Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 07 January 2026
Waktu Baca : 3 Menit
LINTASWAKTU33 - Pusat Studi Strategis Internasional atau CSIS menilai kurang tepat, dari sudut pandang efisiensi biaya, menjadikan proposal pemilihan kepala daerah (pilkada) dari partai politik sebagai alasan DPRD melakukan pengusulan kembali.
Politolog Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan, tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada tidak diakibatkan oleh pola mekanisme yang berlangsung, melainkan pada pola yang tidak tepat dari sisi partai politik.
“Jadi, kalau alasan pilkada langsung menelan ongkos politik besar, saya kira itu tak relevan,” ungkap Arya di Jakarta Pusat, Rabu, 7 Januari 2026.
Dia menambahkan, jika ada perubahan pada perilaku partai politik, maka akan dapat dirasakan dampak pengurangan dalam biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan pilkada.
Arya mendorong partai untuk melakukan praktik ‘no cash for nomination’, di mana no cash for nomination berarti tidak ada uang yang dibayarkan untuk kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan.
Dalam banyak kasus, partai politik 'mewajibkan' setiap kandidat untuk membayar biaya politik (mahar) untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Praktik ini, menurutnya, adalah apa yang meningkatkan biaya dalam melaksanakan pemilihan, terutama dalam kasus pemilihan langsung.
“Jika Anda menghilangkan ini, itu akan banyak membantu dalam mengurangi biaya politik,” simpul Arya. Selanjutnya, dia melanjutkan, alasan lain yang meningkatkan biaya politik adalah biaya pembiayaan kampanye.
Dalam aktivitas ini, umum bagi calon kandidat untuk melakukan praktik pembelian suara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Arya menggambarkan bahwa kampanye melalui praktik pendanaan politik sangat mahal, bahkan lebih dari 50 persen dari total anggaran yang dimiliki oleh calon-calon.
Dia yakin bahwa jika penyelenggara dan pengawas pemilu, bersama dengan partai politik, melakukan perbaikan dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik ini, alasan mengapa pemilihan daerah sangat mahal tidak akan terjadi di masa depan.
'Jadi, ini bukan tentang mekanisme yang perlu diubah,' kata Arya.
Sebelumnya, Partai Golkar menyebutkan bahwa setelah rapat pimpinan nasional pada 20 Desember 2025, usulan untuk mengembalikan pemilihan di mana kepala daerah dipilih oleh parlemen akan dilakukan oleh Partai Golkar terlebih dahulu.
Partai yang bermarkas pohon beringin ini membenarkan bahwa pemilihan langsung kepala daerah mengakibatkan biaya yang besar akibat politik uang yang terlibat.
Usulan yang tidak diminta dari Golkar kini didukung oleh partai-partai parlemen yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PKB dan PAN, yang menganggap usulan tersebut konstitusional dan tidak berbiaya politik mahal bagi kepala daerah yang kemungkinan akan memposisikan diri mereka secara politik.
Indonesia Corruption Watch, atau ICW, menyebut proposal pemilihan oleh parlemen Indonesia sebagai irasional, dan lebih jauh lagi itu tidak logis karena tidak adanya pengawasan publik yang ketat untuk mencegah politik uang.
Seira Tamara dari Divisi Advokasi ICW melaporkan bahwa proposal yang diajukan oleh pihak-pihak yang mendukung pemerintah Prabowo tidak bertujuan untuk menangani masalah dengan sistem pemilihan dan anggaran politik secara holistik, melainkan menyederhanakan isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan lokal.
"Mengembalikan mekanisme pemilihan daerah agar dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berarti secara sengaja menempatkan pemilihan dalam mekanisme yang, tanpa keraguan, lebih merugikan," jelas Seira.
Dia berargumen bahwa jika alasan pemerintah menghapus pemilihan langsung adalah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, alasan itu tidak logis.
Anggaran dibandingkan dengan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37 triliun Rupiah untuk pelaksanaan pemilihan 2024, Anggaran tersebut masih lebih kecil daripada anggaran untuk pemilihan presiden dan legislatif, yang diperkirakan mencapai 71,3 triliun Rupiah, dan akan dilaksanakan di tahun yang sama.
Seira kemudian menjelaskan bahwa anggaran pemilihan 2024 lebih kecil daripada proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) yang bermasalah tetapi dianggarkan sebesar 71 triliun Rupiah untuk 2025.
Menurut Seira, kurangnya perhatian terhadap anggaran untuk proyek MBG menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukanlah masalah sebenarnya, yang menunjukkan bahwa isu-isu yang saat ini dibahas oleh pemerintah mengenai pemilihan non-langsung masih dalam tahap awal.