Waktu baca ±1 menit
LINTASWAKTU33 - DPR RI melalui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menggelar konferensi pers di Gedung DPR. Ini menjadi respon resmi atas tekanan publik yang termuat dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
Enam Keputusan DPR dalam Menjawab ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ (Deadline 5 September 2025)
1. Penghapusan Tunjangan Perumahan
DPR resmi menghentikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota, efektif sejak 31 Agustus 2025, sebagai bentuk respons terhadap tuntutan publik.2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
Mulai 1 September 2025, segala kunjungan kerja ke luar negeri dibekukan, kecuali kunjungan atas undangan kenegaraan.3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas
Evaluasi dilakukan terhadap berbagai pos pengeluaran anggota DPR seperti langganan listrik, biaya telekomunikasi, komunikasi intensif, dan transportasi; sejumlah tunjangan dipangkas seiring evaluasi tersebut. 4. Hak Keuangan bagi Anggota yang Dinonaktifkan
Anggota DPR yang telah resmi dinonaktifkan oleh partainya tidak lagi mendapatkan alokasi hak keuangan.5. Koordinasi MKD dan Mahkamah Partai
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan bekerja sama dengan mahkamah partai masing-masing calon anggota untuk menindaklanjuti proses penonaktifan yang sedang berjalan.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan bekerja sama dengan mahkamah partai masing-masing calon anggota untuk menindaklanjuti proses penonaktifan yang sedang berjalan.
6. Penguatan Transparansi dan Partisipasi Publik
DPR berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses legislasi dan kebijakan.
DPR berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses legislasi dan kebijakan.
Langkah-langkah tersebut merupakan wujud nyata bahwa lembaga legislatif dapat merespons legitimasi publik dengan konkret dan bertanggung jawab. Meski sebagian kebijakan sempat menuai kritik karena datangnya mendekati batas waktu aksi, momentum ini membuka peluang penyempurnaan mekanisme transparansi dan akuntabilitas di masa depan.
Kita sebagai masyarakat tetap dituntut untuk mengawasi jalannya implementasi dari enam keputusan ini. Apakah akan berlanjut hingga restrukturisasi sistem yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat? Atau sekadar menjadi gerakan simbolis semata? Suara kita, tuntutan kita, dan partisipasi aktif kita yang akan menjawabnya.