Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 07 September 2025
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Adies Kadir, selaku Wakil Ketua DPR, akan kabari untuk anggota DPR yang resmi nonaktif tidak mendapatkan gaji atau tunjangan apapun, pernyataan itu ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, setelah partai menonaktifkan Kadir awal bulan ini. “Pak Adies Kadir tidak menerima gaji dan tunjangan, itu sudah jelas setelah dinonaktifkan,” ujar Bahlil di TPU Layur, Pulogadung, Jakarta timur pada hari Sabtu, 6 September 2025.
Sikap partai Bahlil yang lebih lanjut terkait Adies, termasuk kemungkinan dan tidak nya pergantian antar waktu, Bahlil tidak mau menjawab. “Sambil berproses ya,” sahut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sebelumnya, Partai Golkar sudah menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR per 1 September 2025. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengumumkan keputusan itu.
Adies, beserta 4 legislator lainnya, Ahmad sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo, dan Surya Utama yang dikenal juga sebagai Uya Kuya sempat menjadi sorotan publik karena pernyataan tentang tunjangan yang luar biasa yang didapatkan oleh anggota DPR.
Adies ini ditunjuk sebagai Politikus Partai Golkar dan pada waktu tersebut sudah sangat menjadi kritikan orang banyak. Adies pada saat itu sedang ingin hitung biaya kosan di daerah Senayan Jakarta dan mematok dengan harga 3 juta rupiah perhari.
“Rp 3 juta itu sudah paling murah. Kalau dikalikan satu bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih Rp 78 juta. Mereka masih nombok" Pada tanggal 19 Agustus 2025, Adies sudah mengakui langsung bahwa pernyataan yang diungkapkannya itu salah. Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sudah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Adies, termasuk sedang bersiap ditunjuk PAW.
PAW tersebut dianggap tawaran dari Politikus Partai Golkar. “Itu akan diserahkan kepada partainya,” kata Dasco di dalam Dpr Senayan Jakarta 3 September 2025.
Dasco yang juga Panglima Kodam juga bertugas menonaktifkan dengan surat yang ditujukan kepada 5 anggota DPR, disertai B/496/PW.11.01/09/2025, kepada Mpes 214 yang disertakan dalam satu naskah dengan disertai Majelis Kehormatan Dewan dan bertugas memonitoring menonaktifkan 5 anggota yg di bisa Dpr.
Politikus gerindra ini sangat mengelimangkan bagaimana para anggota dewan yang nonaktif bisa menjabat kembali. Ia menegaskan bahwa mulai khamis 4 September maka Mohon Kehormatan Dpr akan menyelesaikan dan menuntaskan penugasan yang diberikan.