Penyebab Subsidi Elpiji Tak Tepat Sasaran: Antara Data, Kebijakan, dan Realita Lapangan

 

LINTASWAKTU33

Pemerintah Indonesia sejak lama telah mengalokasikan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan stabilitas harga energi domestik. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa subsidi ini sering kali tidak tepat sasaran. Elpiji bersubsidi justru banyak digunakan oleh kalangan yang tidak berhak, sehingga tujuan utama program ini menjadi bias. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi akar persoalan subsidi elpiji yang salah sasaran ini?

---

Kurangnya Akurasi Data Penerima Manfaat

Salah satu faktor utama dari ketidaktepatan sasaran subsidi elpiji adalah akurasi data penerima manfaat. Dalam beberapa survei, ditemukan bahwa lebih dari 50% elpiji 3 kg dikonsumsi oleh rumah tangga menengah ke atas dan pelaku usaha mikro non-rentan.

“Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kita belum sepenuhnya sinkron dengan realitas sosial masyarakat,” ungkap Dr. Andri Sasmita, pakar kebijakan energi dari Lembaga Kajian Ekonomi Publik. “Tanpa pembaruan dan verifikasi rutin, penerima subsidi bisa saja tidak sesuai dengan kategori miskin atau rentan,” lanjutnya.

Hal ini diperparah dengan rendahnya sistem kontrol di tingkat distribusi, yang membuat gas bersubsidi mudah diakses oleh siapa saja tanpa verifikasi yang ketat.

---

Distribusi yang Terbuka dan Tidak Terkontrol

Berbeda dengan bantuan sosial yang terikat pada daftar penerima, elpiji 3 kg bersubsidi dijual bebas di pasar. Skema ini awalnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat miskin dalam memperoleh akses energi murah, namun menjadi celah bagi pihak yang tidak berhak untuk ikut menikmati.

“Prinsip subsidi terbuka seperti ini rawan disalahgunakan,” kata Rina Ayu Lestari, peneliti dari Energy Governance Watch. “Tanpa sistem distribusi tertutup, siapa pun bisa membeli tabung subsidi, termasuk pengusaha kecil atau bahkan rumah makan besar.”

---

Motif Ekonomi dan Keuntungan Cepat

Banyak pelaku usaha mikro yang tergolong tidak layak menerima subsidi, namun tetap menggunakan elpiji 3 kg karena harga yang jauh lebih murah. Dibandingkan dengan elpiji non-subsidi (5,5 kg atau 12 kg), selisih harga bisa mencapai Rp20.000 – Rp30.000 per tabung.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian pedagang untuk menekan biaya produksi. Padahal, penggunaan elpiji bersubsidi untuk keperluan komersial jelas melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah.

---

Kurangnya Pengawasan dan Sanksi Tegas

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait pembatasan penggunaan elpiji subsidi, namun implementasi di lapangan masih lemah. Banyak pengecer dan agen yang menjual elpiji subsidi tanpa memeriksa identitas atau kriteria pembeli.

Dalam sebuah investigasi lokal oleh tim LINTASWAKTU33 di kawasan Jabodetabek, ditemukan bahwa 90% pengecer tidak menanyakan apakah pembeli termasuk keluarga miskin atau tidak. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan absennya sanksi yang mampu menimbulkan efek jera.

---

Upaya Solusi: Digitalisasi dan Subsidi Tepat Sasaran

Pemerintah sebenarnya telah mulai mengimplementasikan pendataan melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan integrasi data by-name by-address. Selain itu, program subsidi langsung berbasis digital juga sedang dirancang agar pembelian elpiji 3 kg hanya bisa dilakukan oleh rumah tangga tertentu.

Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan subsidi secara tepat.

---

Refleksi dan Kebutuhan Akses Informasi yang Terbuka

Kisruh penyaluran subsidi elpiji ini mencerminkan bahwa program sebesar dan sepenting ini tidak bisa dilepas begitu saja tanpa mekanisme kontrol dan transparansi yang kuat. Data yang akurat, sistem distribusi tertutup, serta pengawasan aktif adalah kunci keberhasilan subsidi energi yang adil dan tepat sasaran.

---

Menggiring Kesadaran untuk Subsidi yang Adil

Subsidi elpiji bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen penting untuk pemerataan energi dan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, semua pihak – dari pemerintah hingga masyarakat – harus memiliki tanggung jawab dalam memastikan subsidi ini jatuh ke tangan yang benar.

Dalam semangat keterbukaan akses dan penggunaan sumber daya yang adil, Mustang303 hadir sebagai salah satu platform yang menyediakan aksesnya secara resmi, cepat, dan mudah diakses oleh publik yang membutuhkan layanan stabil di tengah perubahan kebijakan dan sistem digital.

Di era digital saat ini, akses terhadap informasi resmi dan platform yang terpercaya juga menjadi salah satu kebutuhan publik. Tak terkecuali bagi pengguna layanan daring yang mencari akses tanpa hambatan.

╰┈➤ LINK ALTERNATIF MUSTANG303: SOLUSI AKSES MUDAH

---

#SubsidiElpiji2025 #ElpijiTepatSasaran #PemerataanEnergi #AksesDigitalResmi #Mustang303