Konflik Thailand-Kamboja Sedang Terjadi Dan ini Respon Pemerintah Indonesia

Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 26 Juli 2025
Waktu Baca : 2 Menit

Respon Pemerintah DPR Indonesia

LINTASWAKTU33 - Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja semakin tegang. Konflik bersenjata antara dua negara tersebut saat ini terhenti di sembilan area konflik. Kamboja telah mengirimkan pasukan dan tank ke perbatasan, sementara Thailand telah mengerahkan F-16 ke area tersebut.

Selain itu, Thailand telah mengevakuasi 63 ribu warganya sendiri. Pemerintah Indonesia sedang memantau situasi dan keselamatan warganya di Thailand dan Kamboja.

Menteri Negara Prasetyo Hadi, dalam pernyataannya yang disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 25 Juli 2025, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri untuk memastikan semua warga negara Indonesia berada di area yang aman dan dalam pengawasan.

Prasetyo lebih lanjut mencatat bahwa sikap pemerintah adalah untuk tidak memberikan komentar mengenai situasi politik negara asing. Menurut Prasetyo, pemerintah menyediakan berbagai tindakan respons untuk kemungkinan skenario terburuk.

Tindakan ini termasuk pemantauan langsung situasi, membuka saluran komunikasi dengan warga negara Indonesia, dan penerbitan informasi keamanan yang penting. Menteri menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan keselamatan warga yang tinggal di daerah tersebut, dan dalam situasi apa pun, sudah ada langkah-langkah antisipasi yang siap diterapkan.

Presiden Prabowo Subianto, seperti yang diungkapkan Prasetyo, memberi arahan supaya mitigasi yang perlu dilakukan disiapkan dengan sangat detail. Pemerintah masih berharap dampak dari konflik yang sedang terjadi tidak meluas, mengingat dampaknya tidak hanya bersifat regional, namun berpotensi mengganggu situasi global, dan mengancam kondisi Indonesia. “Tentunya, kami tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” ujarnya.

Respons Dewan Perwakilan Rakyat dan Mediasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap pemerintah Indonesia berperan di dalam mengurangi ketegangan yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja. Dasco, yang berasal dari Partai Gerindra, berpendapat bahwa hubungan baik Indonesia dengan kedua negara itu pasti akan membantu dalam menyelesaikan konflik.

“Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.

Dengan optimisme yang sama, Dasco juga menyatakan berharap Indonesia akan merekomendasikan Thailand-Kamboja untuk saling berkomunikasi dalam forum ASEAN. “Nanti kami akan suarakan dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat demikian,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar warga negara Indonesia di Kamboja dan Thailand tetap tenang. Namun, dalam kasus rencana evakuasi WNI dari zona konflik, ia mengatakan akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk membahasnya dengan otoritas yang relevan.

Konflik ini berasal dari ketidakjelasan pembagian perbatasan segera setelah Kamboja merdeka. Kemudian, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan pada tahun 1962 bahwa Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. Setelah putusan ini, ada periode panjang damai antara kedua negara.

Namun, pada tahun 2008, Kamboja secara sepihak mengusulkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, tetapi inti masalahnya adalah bahwa Kamboja juga mengklaim wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di sekitar kuil kepada ICJ, wilayah yang sebelumnya tidak memiliki klaim. Ini memicu protes kuat dari Thailand, yang meningkat menjadi konflik bersenjata dan mengakibatkan korban jiwa pada tahun 2011.