Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 15 Juni 2025
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, bersedia mengulang diskusi tentang kepemilikan empat pulau yang menjadi sengketa dengan Aceh. Kunjungannya ke Aceh pada 4 Juni 2025 lalu untuk membahas masalah ini dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.
"Ketika saya ke Aceh kemarin, saya ingin menyampaikan bahwa untuk masalah kepemilikan pulau-pulau ini, mohon maaf, meskipun kami diskusikan dari pagi sampai pagi lagi, sebenarnya tidak ada solusi," ujar Bobby setelah sidang paripurna DPRD Sumut pada Kamis, 12 Juni 2025.
Bobby mengajak untuk menghadapi masalah ini bersama. "Tapi jika dikatakan bahwa Sumut harus menyerahkan, kami tidak memiliki wewenang. Keputusannya ada di tangan pemerintah pusat," tambah Bobby.
Ketegangan melingkar setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memutuskan untuk memasukkan empat pulau—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut. Sebelumnya, keempat pulau ini diakui sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
Tegangnya suasana semakin meresah setelah Gubernur Muzakir Manaf memilih untuk meninggalkan pertemuan dengan Bobby Nasution. Gubernur lebih memilih untuk menghadiri acara lain dan meminta Bobby untuk berkoordinasi dengan staf-stafnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Bobby mengungkapkan, jika dalam diskusi mendatang terungkap bahwa status kepemilikan keempat pulau tersebut masih tetap thuộc về Sumatera Utara, dia mengajak Pemerintah Aceh untuk bersama-sama mengelola pulau-pulau tersebut.
"Enggak benar kalau dikatakan pencuri atau semacamnya, kan baru tiga bulan (menjabat, red) skema pencurian sudah mulai beredar," ujar Bobby.
Ketika ditanya apakah keempat pulau tersebut mempunyai kekayaan alam yang melimpah sehingga pantas untuk diadakan perdebatan, Bobby menjelaskan bahwa potensi pasti ada. Secara geografis, dari sektor pariwisata memang bagus. Namun untuk potensi lain, seperti kandungan minyak dan gas, dia mengatakan bahwa belum ada data yang pasti.
"Kalau soal data, saya tidak memiliki. Saya bertanya ke dinas, katanya juga tidak memiliki. Kalau tidak memiliki data, saya tidak berani mengklaim. Yang saya sampaikan hanya, kalau ada potensi, ayo kita kerjasama," pungkasnya.
Mantan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak mungkin ada kepemilikan bersama atas pulau-pulau tersebut. Pasti ada satu daerah yang akan memilikinya.
Dia memastikan bahwa kedatangannya ke Aceh bukan untuk mengajak kerja sama. Kerja sama hanya dilakukan jika semua pulau menjadi milik dan dikelola Provinsi Sumatera Utara.
"Bijaksana, opsi kami adalah mengajak kerja sama dengan siapapun. Jika menolak, ya silakan. Itulah sebabnya saya datang ke sana. Jika ingin membahas tentang kepemilikan, yuk berangkat ke Jakarta bersama. Jika ingin membahas di Sumut atau Aceh, masalah ini tidak akan selesai. Karenanya kita bahas di Jakarta," ungkap Bobby.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menambahkan bahwa pembahasan tentang batas Aceh-Sumut termasuk empat pulau tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Akhirnya pada 2022, Kemendagri menetapkan bahwa empat pulau tersebut masuk wilayah Sumut. "Jadi bukan saat Gubernur Bobby Nasution," ujarnya.
Basarin menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sejak 2008. Tim ini terdiri dari Kemendagri, TNI AL, Badan Informasi Geospasial, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada 2025, Kemendagri kembali mengeluarkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 yang menyatakan bahwa status empat pulau tersebut tetap berada di wilayah Sumut.
%20(4).png)
0 Komentar