Information : DinaPutri222
Terbit pada : 29 JUNI 2026
Waktu Baca : 2 Menit
Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang melibatkan pengurus Koperasi Merah Putih. Mereka menilai pelaksanaan program tersebut perlu ditinjau kembali agar tetap sejalan dengan tujuan penguatan koperasi dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Desakan tersebut muncul setelah program Latsarmil bagi pengurus Koperasi Merah Putih menuai beragam tanggapan dari publik. Menurut sejumlah legislator, pembinaan terhadap pengurus koperasi seharusnya lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas manajerial, tata kelola usaha, kepemimpinan, serta penguatan kompetensi di bidang ekonomi kerakyatan.
"Program yang dijalankan pemerintah harus benar-benar memiliki relevansi dengan kebutuhan pengurus koperasi. Jika masih menimbulkan perdebatan, sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan," ujar salah satu anggota DPR.
Selain mempertanyakan urgensi pelatihan bercorak kemiliteran, DPR juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, dasar hukum, kurikulum, serta sumber pendanaan program tersebut. Transparansi dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Latsarmil tidak dimaksudkan untuk memiliterisasi pengurus koperasi. Program tersebut disebut lebih berfokus pada pembentukan karakter, peningkatan disiplin, kepemimpinan, semangat gotong royong, dan integritas dalam mengelola koperasi.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR berpandangan bahwa pemerintah perlu mendengarkan berbagai masukan dari akademisi, pelaku koperasi, dan masyarakat sebelum program diterapkan secara luas. Evaluasi dinilai menjadi langkah penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan koperasi.
DPR juga mengingatkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, setiap bentuk pembinaan terhadap pengurus koperasi harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan daya saing koperasi.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai penghentian sementara pelaksanaan Latsarmil. Namun, DPR berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar dalam menyempurnakan konsep pembinaan agar tujuan pemberdayaan koperasi dapat tercapai secara optimal tanpa memunculkan kontroversi di tengah masyarakat.