Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 13 January 2026
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa PDI Perjuangan dengan tegas menolak wacana pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung (pilkada), melalui DPRD.
"PDI Perjuangan dengan tegas menolak setiap wacana tentang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
Penolakan ini bukan hanya soal politik saja, Ini adalah sikap ideologis, konstitusional, dan historis," kata Megawati saat memberikan pidato pada acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional I PDI Perjuangan 2026 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, pada hari Senin (1/12/2026).
Megawati menjelaskan bahwa PDIP menganggap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai pencapaian yang signifikan dan bagian dari perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi setelah Reformasi.
"Mekanisme ini adalah hasil perjuangan rakyat untuk mengambil kembali hak politik mereka setelah puluhan tahun ditindas oleh sentralisasi kekuasaan," tambahnya.
Perempuan yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia ke-4 tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah praktik lama yang tidak menjamin penguatan demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan.
Selain itu, ia membantah klaim bahwa sistem representatif bisa mengurangi biaya politik. “Di sisi lain, pemilihan daerah secara langsung memungkinkan partisipasi dari masyarakat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan menciptakan kemungkinan kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal.
Untuk alasan ini, saya menekankan bahwa pemilihan daerah secara langsung harus dipertahankan sebagai demokrasi, sebagai mekanisme yang partisipatif dan konstitusional untuk memilih kepala daerah,” katanya.
Megawati menyatakan bahwa penolakan konsisten partainya terhadap pemilihan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan komitmen ideologis untuk memastikan demokrasi tidak mundur.
“Reformasi tidak boleh dibatalkan secara bertahap. Reformasi harus dilindungi, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri tegas untuk melindungi hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka," tegasnya.
Wanita yang juga merupakan Kepala Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan hanya untuk alasan teknis semata. “Kami tidak akan membiarkan demokrasi dipersempit demi efisiensi, stabilitas, atau alasan teknokratik lainnya yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” kata Megawati.