Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 10 January 2026
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Indonesia secara resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.
Posisi ini akan dipegang oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2026 ditetapkan dalam Rapat Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang diadakan pada hari Kamis, 8 Januari 2026.
Indonesia terpilih melalui proses seleksi regional di antara anggota Kelompok Asia-Pasifik (APG), sebelum dicalonkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2026.
Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro adalah satu-satunya kandidat yang dicalonkan oleh blok Asia-Pasifik.
Sebelum posisinya saat ini sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jenewa, ia menjabat beberapa posisi penting, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
Menurut situs resmi PBB, Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss.
Dalam kapasitas barunya ini, ia akan memimpin kepresidenan untuk tiga sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.
Selain memimpin pertemuan, Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengawasi proses penelaahan catatan hak asasi manusia negara-negara anggota dewan melalui mekanisme Ulasan Periodik Universal (UPR).
Setelah ini dikonfirmasi dalam pertemuan, Sidharto menekankan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) sejak dibentuk 20 tahun yang lalu, serta pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyatakan bahwa, dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden HRC PBB, Indonesia akan memimpin semua pertemuan dan proses HRC PBB untuk tahun 2026 dengan cara yang objektif, inklusif, dan tidak memihak, sesuai dengan program kerja tahunan HRC PBB dan perhatian terhadap ketidak seimbangan hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia secara khusus menekankan komitmen Indonesia untuk menjalankan kepresidenan HRC PBB dengan cara yang tidak memihak, objektif, dan transparan. Kepresidenan Indonesia juga akan menekankan konsolidasi kepercayaan, peningkatan dialog lintas regional, dan keterlibatan konstruktif semua pemangku kepentingan.