Information : HendrikSaputra99
Terbit pada : 10 Desember 2025
Waktu Baca : 2 Menit
LINTASWAKTU33 - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Bandung berisiko tenggelam. Pernyataan ini merupakan dampak dari ruang terbuka hijau (RTH) di Dataran Tinggi Bandung Raya yang telah dialihfungsikan menjadi pemukiman.
Menurut Dedi, ruang terbuka hijau harus dilestarikan. Ia meminta agar izin perumahan yang sedang diproses ditunda. Ia juga mendorong agar perencanaan tata ruang kota Bandung dipertimbangkan kembali.
“Agar di masa depan tidak ada risiko tinggi terkait lingkungan,” ujarnya kepada pers setelah rapat koordinasi dengan gubernur tentang penanganan banjir di IPDN Jatinangor, Sumedang Banjar, 9 Desember 2025.
Dedi menyatakan bahwa, pernyataannya juga berkaitan dengan banjir yang merupakan kejadian tahunan di kota Bandung.
“Tidak ada artinya jika semua ruang hijau, saluran, dan lahan pertanian ditimbun. Sangat mungkin Bandung akan, pada kenyataannya, berisiko tenggelam,” jelasnya. Dalam rapat koordinasi, Dedi menerima informasi potensi bencana di Jawa Barat yang merupakan zona sesar Lembang, bencana banjir, dan bencana tanah longsor.
Ancaman ini membahayakan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Dedi juga menyoroti daerah tangkapan air dataran tinggi. Ia akan menyoroti di masa depan terkait pembangunan perumahan yang direncanakan di daerah tersebut.
“Kami tidak menciptakan atau membuka ruang yang bisa diklaim atau diduduki orang lain. Tapi konsen kami adalah tanah tersebut tidak berubah fungsi.
Harus tetap hutan dan harus tetap kebun teh. Itu konsen kami,” tegas Dedi. Dedi juga menjamin hal tersebut akan dilaksanakan di beberapa kawasan lainnya seperti dataran tinggi Bogor, Cianjur, dan Garut.
Untuk kawasan Bandung Barat, Dedi menegaskan harus menjadi perhatian lebih karena berdampak langsung ke Kota Bandung. “Itu [sorotan] yang pertama. Yang kedua, kami mengevaluasi perkebunan-perkebunan sayur.
Yang menggunakan tanah-tanah yang berlereng, yang beresiko menimbulkan longsor,” ujarnya.
Dedi menjelaskan kawasan tertentu akan ditanami pohon keras. Namun, untuk tidak membuat para petani merugi, mereka dikontrak menjadi petani pemerintah.
Ini ditujukan untuk menanam vegetasi pelindung untuk keperluan ekosistem hutan teh dan hutan kopi. Dalam hal ini, Dedi sudah menunjuk Dinas Lingkungan Hidup terkait mitigasi bencana.
Mulai dari membuat rencana kepentingan ekologi hingga perhitungan kerugian akibat bencana. Sementara untuk anggaran penanggulangan bencana, ia merinci, Pemprov Jabar bisa menyiapkan dana sampai Rp300 milliar.