Purbaya Tolak APBN Tambal Utang KCIC: “Danantara Sudah Punya Dividen”
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras ide agar APBN ikut membiayai utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC / “Whoosh”). Menurut Purbaya, utang proyek tersebut seharusnya ditangani oleh Danantara—holding BUMN yang menaungi BUMN strategis—karena Danantara punya kemampuan finansial lewat dividen BUMN.
“Kalau sudah dibuat Danantara, tentu mereka punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun… APBN jangan dipakai untuk itu,” ujar Purbaya dalam acara media gathering Kemenkeu di Bogor. www.jpnn.com+3detikfinance+3CNBC Indonesia+3
Latar Belakang: Struktur Kepemilikan dan Tuntutan Penanganan Utang
🏗 KCIC & Status Kepemilikan
KCIC merupakan perusahaan joint venture antara Indonesia dan Cina yang bertugas membangun dan mengoperasikan kereta cepat Jakarta–Bandung. Salah satu pemilik sahamnya adalah PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia), sebuah anak usaha dari PT KAI, yang kini berada di bawah naungan Danantara / BP BUMN. tirto.id+1
Karena itu, Purbaya menyebut bahwa proyek ini “berada di bawah Danantara,” dan harusnya Danantara yang menanggung sebagian beban utang.
📊 Dividen BUMN & Kapasitas Keuangan Danantara
Purbaya menegaskan bahwa Danantara setiap tahun menerima dividen besar dari perusahaan-perusahaan BUMN. Ia menyebut bahwa nominal itu bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun, sehingga secara teori dana tersebut bisa digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban finansial proyek-proyek seperti KCIC tanpa membebani APBN. tirto.id+2CNBC Indonesia+2
Dengan skema itu, tanggung jawab keuangan proyek-proyek negara akan lebih terpisah antara sektor swasta / BUMN dan pemerintah langsung.
Usulan & Skema Penyelesaian Utang KCIC
Pihak COO Danantara, Dony Oskaria, mengajukan dua skema utama agar utang proyek kereta cepat tidak jatuh sepenuhnya ke APBN:
-
Pemerintah mengambil alih infrastruktur (asset) proyek, lalu KCIC beroperasi sebagai operator tanpa beban aset (model “asset-light”). Utang infrastruktur (≥ US$6,7 miliar / ± Rp111 triliun) dialihkan kepada pemerintah. www.jpnn.com+3tirto.id+3Antara News Yogyakarta+3
-
Penyertaan modal baru (equity injection) ke KCIC agar kapasitas keuangan diperkuat dan mampu menanggung sebagian kewajiban. Antara News Yogyakarta+2CNBC Indonesia+2
Opsi pertama, yakni alih infrastruktur, pernah dikemukakan sebagai langkah agar beban utang tidak lagi mengikat perusahaan yang kemudian harus bergantung pada APBN. tirto.id+2Antara News Yogyakarta+2
Alasan Purbaya Menolak Beban APBN
Beberapa alasan yang dikemukakan Purbaya dan para analis:
-
Prinsip pemisahan risiko pemerintah dan bisnis BUMN
Menurut Purbaya, tanggung jawab untuk utang proyek yang berbasis bisnis milik BUMN seharusnya dikelola oleh perusahaan tersebut, bukan oleh negara secara langsung. detikfinance+2CNBC Indonesia+2 -
Fokus pada efisiensi anggaran negara
APBN memiliki banyak kebutuhan strategis (infrastruktur lain, kesehatan, pendidikan). Membebani APBN dengan utang proyek besar bisa mengganggu prioritas belanja negara. -
Kemampuan internal sudah ada
Karena Danantara memiliki aliran dividen dari BUMN, Purbaya berargumen bahwa dana internal bisa dipakai untuk restrukturisasi utang.
Tantangan & Risiko dari Skema Ini
Walau argumennya kuat, sejumlah tantangan tetap muncul:
-
Beban utang besar & bunga tinggi
Utang proyek mencapai US$6,7 miliar (± Rp111 triliun). Bunga dan arus pembayaran cicilan cukup besar. Menangani beban sebesar itu membutuhkan modal kuat dan arus kas lancar. -
Negosiasi dengan entitas luar negeri & kreditor
Karena KCIC melibatkan investor Cina, restrukturisasi harus dinegosiasikan ulang secara lintas negara. Kesepakatan internasional dan valuta asing memperumit proses. -
Resistensi politik & regulasi
Menyandarkan utang proyek infrastruktur ke BUMN bisa ditentang publik atau lembaga legislatif jika dianggap “tanggung jawab negara tersembunyi.” -
Kemampuan operasional Danantara
Memang Danantara punya dividen, tapi apakah aliran itu cukup likuid dan boleh dialihkan ke penyelesaian utang tanpa mengganggu fungsi bisnis BUMN lain?
Dampak Potensial Jika APBN Tak Menanggung Utang
-
Pemerintah tetap menjaga utang publik agar tidak melebar.
-
Resiko restrukturisasi ditanggung BUMN / Danantara → tekanan ke laba dan investasi BUMN.
-
Investor dan kreditor bisa menilai bahwa proyek infrastruktur “berisiko tinggi” jika negara tidak mau ikut campur finansialnya.
-
Jika gagal dikelola oleh Danantara, beban bisa kembali ke negara atau memicu renegosiasi posisi asset / kepemilikan proyek.
Simpulan & Refleksi
Pernyataan Purbaya menegaskan prinsip bahwa utang proyek bisnis (meski strategis) tidak otomatis menjadi beban APBN.
Danantara, sebagai holding BUMN, diposisikan sebagai entitas yang harus mampu mengelola risiko keuangan perusahaan dalam portofolionya — termasuk proyek ambisius seperti KCIC.
Pilihan skema restrukturisasi (alih infrastruktur atau penyertaan modal) menjadi poin kritis dalam bagaimana beban finansial dan kepemilikan proyek ditata.
Sepanjang permasalahan ini berjalan, publik dan pemangku kepentingan harus mengawal transparansi penggunaan dana, negosiasi utang, serta skema pembiayaan supaya proyek besar seperti kereta cepat tidak menjadi beban jangka panjang negara tanpa manfaat sosial-ekonomi yang jelas.