LINTASWAKTU33, Erick Thohir bercerita bahwa dirinya menerima panggilan telepon dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pada Rabu pagi (17/9/2025). Saat itu ia hanya diminta hadir ke Istana Negara, Jakarta. Mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi biru muda, Erick akhirnya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada hari yang sama.
Pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus mengakhiri teka-teki soal sosok pengganti Dito Ariotedjo yang sebelumnya dihentikan Presiden Prabowo Subianto pada perombakan kabinet, Senin (8/9/2025).
Meski begitu, muncul pertanyaan baru terkait jabatan Erick sebelumnya sebagai Menteri BUMN. Kursi tersebut kini kosong, sementara Erick yang juga menjabat siapa Ketua Umum PSSI mengaku belum mengetahui penggantinya.
Soal BUMN tentu akan ada Pelaksana Tugas (Plt). Kita tunggu saja keputusan Presiden bersama Mensesneg, ucap Erick usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Erick Thohir belum bisa memberikan kepastian terkait masa depan Kementerian BUMN, menyusul isu peleburan dengan Badan Pengelola Investasi Danantara yang kini mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah.
“Saya tidak tahu,” ucap Erick singkat saat ditanya wartawan, Rabu (17/9/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Pelaksana Tugas Menteri BUMN kemungkinan sementara akan diisi oleh posisi Wakil Menteri BUMN. Ia memastikan Presiden Prabowo akan menunjuk Menteri BUMN yang pasti untuk menggantikan Erick.
Prasetyo juga tidak menutup kemungkinan peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara, namun menegaskan keputusan baru akan diambil setelah terlihat hasil kerja badan investasi tersebut.
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9/2025) tercatat sebagai perombakan besar kedua dalam susunan Kabinet Merah Putih, setelah kocok ulang pertama pada 8 September 2025, hanya berselang sembilan hari sebelumnya.
Jika ditambahkan dengan pengunduran diri Satryo Brodjonegoro dari kursi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 15 Februari 2025, maka total sudah tiga kali perubahan terjadi dalam kabinet Prabowo selama kurang lebih 11 bulan pemerintahan masanya.
Satryo memilih mundur setelah mendapat tekanan dari gelombang protes internal. Lima hari kemudian, pada 20 Februari 2025, Prabowo menunjuk Brian Yuliarto sebagai pengganti di posisi tersebut.
Kesan Dadakan dalam Reshuffle Kabinet
Dalam perombakan kabinet kedua yang digelar Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo Subianto melengkapi pemanggilan kursi menteri yang sempat terjadi setelah perombakan sebelumnya. Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sementara Menteri posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dipercayakan kepada Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan.
Ketika jabatan Menko Polkam belum terisi, sempat dijalankan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim. Nama Djamari sendiri bukan sosok asing bagi Prabowo. Ia adalah mantan Pangkostrad, senior Prabowo di ABRI, serta kader Partai Gerindra.
Djamari juga memiliki sejarah panjang, termasuk pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira pada tahun 1998 yang menjatuhkan hukuman terkait penyimpangan dan kesalahan Prabowo dalam kasus pengungkapan aktivisme saat itu.
Menariknya, Djamari mengaku penunjukan dirinya berlangsung sangat mendadak. Ia menyebut baru mendapat pemberitahuan dari Istana sehari sebelum pelantikan, meski selama ini sering berkomunikasi dengan Sjafrie maupun Prabowo.
“Informasi itu baru saya terima menjelang pelantikan, sebelumnya tidak pernah ada pembahasan soal penunjukan,” ujar Djamari saat ditemui awak media.
Reshuffle Kabinet Dinilai Tergesa-gesa, Kursi Menteri BUMN Masih Kosong
Pergantian menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kembali menimbulkan kesan tergesa-gesa. Sejumlah menteri baru disebut baru menerima kabar penunjukan mereka pada hari pelantikan. Selain itu, posisi Menteri BUMN masih belum terisi, sehingga sementara dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas.
Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pola reshuffle kali ini lebih menonjolkan keputusan politik daripada kebutuhan teknis kinerja kementerian. Ia memperkirakan kursi Menteri BUMN nantinya akan tetap diisi sosok yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“BUMN adalah kementerian strategis, sehingga kecil kemungkinannya diberikan kepada pihak yang jauh dari lingkaran Presiden,” kata Dedi.
Kesan reshuffle mendadak juga terlihat dari absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di Papua untuk kunjungan kerja.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kunjungan tersebut berlangsung sejak Selasa (16/9/2025) hingga Kamis (18/9/2025). Selama di Papua, Gibran mengulas program makan bergizi gratis (MBG), layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga membahas transfer ke daerah (TKD).
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menambahkan bahwa Gibran juga berdialog dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat terkait berbagai isu pembangunan daerah.
Absennya Gibran Dinilai Cerminkan Minimnya Peran Politik
Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam agenda reshuffle kabinet merupakan sinyal adanya permasalahan yang lebih dalam.
Menurutnya, Gibran terlihat belum mampu membangun komunikasi politik yang solid di level elit. Kondisi tersebut menimbulkan kesan seolah-olah ia berada di luar lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
“Hal itu membuat posisi Gibran terkesan sekedar simbolik. Banyak kegiatannya lebih bersifat seremonial dan non-formal, sementara pengaruhnya dalam pengambilan keputusan strategi relatif kecil,” ujar Dedi.
Reshuffle Kabinet: Harapan Perubahan atau Sekadar Rotasi?
Dalam perombakan kabinet pada Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo Subianto tak hanya menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam. Sejumlah posisi wakil menteri dan pejabat tinggi lembaga juga ikut berganti.
Afriansyah Noor, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Wasekjen Partai Demokrat, menunjuk pengganti Immanuel Ebenezer yang sebelumnya terjerat kasus hukum. Kemudian, Rohmat Marzuki—politikus Gerindra Jawa Tengah sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng—resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Dari kubu PKB, Farida Faricha dipercaya sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Selain itu, Angga Raka Prabowo, sosok yang dikenal dekat dengan Presiden, ditugaskan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Lembaga baru ini mengambil alih peran Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), setelah Hasan Nasbi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala PCO.
11 Pejabat Baru Resmi Dilantik Prabowo di Istana Negara
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan rotasi besar dalam jajaran pemerintahannya. Pada hari Rabu, 17 September 2025, sebanyak 11 pejabat baru resmi diambil sumpah jabatan di Istana Negara.
Beberapa nama menonjol dalam reshuffle kali ini antara lain M. Qodari, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Kepresidenan, kini dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Sementara itu, mantan Wakapolri Ahmad Dofiri mendapat pengugasan baru sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk bidang keamanan, perundingan masyarakat, dan reformasi kepolisian.
Di sektor lain, politisi Gerindra Nanik S Deyang dan Sony Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk posisi Ketua LKPP, Presiden menunjuk Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan di lembaga tersebut.
Seluruh pemanggilan dan penghentian pemberhentian tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96B Tahun 2025 dan 97B Tahun 2025.
Analisis: Penunjukan Orang Dekat Prabowo Dianggap Wajar dalam Reshuffle
Merujuk pada Keppres Nomor 152/TPA Tahun 2025, Presiden juga menetapkan pemberhentian dan mengangkat sejumlah pejabat pada tingkat pimpinan tinggi utama dan madya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Musfi Romdoni, analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, langkah Presiden menunjuk tokoh-tokoh yang dekat secara pribadi maupun politik dengan dirinya bukanlah hal yang mengejutkan. Dalam setiap perombakan kabinet, kecenderungan tersebut sering terlihat, baik melalui jalur partai yang berorganisasi, militer, maupun profesional yang memiliki hubungan erat dengan presiden.
Musfi mencontohkan posisi Menko Polkam yang kini ditempati Djamari Chaniago. Jabatan tersebut, kata dia, tidak bisa diisi sembarang orang. Sosok yang duduk di kursi Menko Polkam idealnya punya basis pengaruh kuat di TNI dan Polri. Hal itu menjadi alasan logis mengapa Djamari dipilih, terutama ia merupakan senior Prabowo di militer sekaligus memiliki kedekatan pribadi.
"Selain statusnya sebagai senior Sjafrie, Djamari juga dikenal punya akses luas dalam menjalin koordinasi lembaga dengan keamanan seperti TNI, Polri, maupun Kemenhan. Itulah yang membuat posisi strategis," ujar Musfi dalam keterangan pers, Kamis (18/9).
Musfi Soroti Pola Reshuffle Dadakan Era Prabowo
Musfi Romdoni mencatat fenomena baru dalam perombakan kabinet era Presiden Prabowo. Berbeda dengan praktik sebelumnya di era Presiden Jokowi, di mana calon menteri yang akan dilantik selalu dipanggil minimal sehari sebelumnya ke Istana, reshuffle Prabowo cenderung terjadi secara mendadak dan terkesan minim persiapan.
Meski begitu, Musfi menekankan harapannya agar para menteri dan pejabat baru mampu bekerja optimal dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada publik. Ia menilai, para pejabat membutuhkan waktu untuk menunjukkan kinerja nyata di masyarakat.
“Selain itu, kemungkinan perombakan tambahan masih terbuka. Beberapa dianggap perlu diganti karena kebijakan yang kontroversial, misalnya terkait posisi pasokan BBM di SPBU swasta,” ujar Musfi.