Information : DinaPutri222
Terbit pada : 04 AGUSTUS 2026
Waktu Baca : 2 Menit
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera menindaklanjuti dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepatuhan terhadap putusan MK dinilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurut anggota DPR, setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga wajib menjadi acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaan Program MBG perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
DPR menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaan program tersebut tetap harus berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Selain meminta pemerintah mematuhi putusan MK, DPR juga mendorong koordinasi yang lebih erat antara kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun langkah-langkah penyesuaian. Dengan koordinasi yang baik, implementasi program diharapkan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
DPR menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar memenuhi aspek hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Seluruh lembaga negara diharapkan dapat menjadikan putusan MK sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, masyarakat berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara optimal dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi, mendukung proses belajar anak, serta menjadi salah satu investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
DPR memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG, termasuk memastikan pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan nasional berjalan sesuai amanat konstitusi demi kepentingan masyarakat luas.
