Information : DinaPutri222
Terbit pada : 01 JULY 2026
Waktu Baca : 2 Menit
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum, bukan dijadikan instrumen untuk kepentingan politik maupun balas dendam terhadap pihak tertentu.
Menurut Prabowo, hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh aparat penegak hukum diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berpegang teguh pada konstitusi.
"Hukum harus ditegakkan dengan adil. Hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam politik ataupun sarana untuk menekan pihak-pihak tertentu," tegas Prabowo.
Ia menilai bahwa penegakan hukum yang objektif akan menciptakan kepastian bagi masyarakat, dunia usaha, serta memperkuat iklim demokrasi. Sebaliknya, apabila hukum dipengaruhi kepentingan politik, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat menurun.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan setiap proses hukum. Setiap perkara, menurutnya, harus diputuskan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan karena tekanan politik ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang politik, jabatan, maupun status sosial seseorang.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam mendorong sistem hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik dinilai menjadi salah satu syarat penting untuk memperkuat supremasi hukum serta menjaga stabilitas nasional.
Dengan penegakan hukum yang konsisten dan independen, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara terus meningkat, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mendukung pembangunan nasional dan iklim investasi di Indonesia.