Information : DinaPutri222
Terbit pada : 21 JULY 2026
Waktu Baca : 2 Menit
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan penyebaran informasi pribadi tanpa izin (doksing) terhadap dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. Bantahan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan intimidasi digital yang dialami Nabiyla setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan di lingkungan Kementerian PU.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Nabiyla mengunggah pandangannya di media sosial terkait isu mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PU. Tak lama setelah unggahan tersebut, ia mengaku menerima pesan dari nomor tak dikenal dan mendapati sebagian informasi pribadinya tersebar di ruang digital, sehingga memunculkan dugaan adanya praktik doksing.
Menanggapi tudingan tersebut, Dody Hanggodo menegaskan dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam penyebaran data pribadi sang dosen. Ia bahkan menyatakan baru mengetahui istilah doksing setelah mendapatkan penjelasan dari wartawan. Dody juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan ataupun mengarahkan pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut.
Menteri PU menambahkan bahwa kritik merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan demokrasi dan seharusnya disikapi secara terbuka. Karena itu, ia membantah keras anggapan bahwa dirinya berada di balik dugaan intimidasi terhadap pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Di sisi lain, kasus dugaan doksing terhadap Nabiyla memicu perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pegiat hak digital. Mereka menilai penyebaran data pribadi tanpa persetujuan merupakan bentuk intimidasi yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan keselamatan individu, sehingga perlu ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, belum terdapat bukti yang dipublikasikan kepada publik yang menunjukkan keterlibatan langsung Dody Hanggodo dalam dugaan penyebaran data pribadi tersebut. Perkembangan kasus masih menjadi sorotan dan diharapkan dapat diungkap melalui proses yang transparan berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.