Dipublikasikan oleh KikiFirmansyah •
Pemerintah Indonesia menyiapkan pesawat charter guna memulangkan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya jumlah WNI yang membutuhkan perlindungan dan pemulangan ke Tanah Air. Upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan keselamatan serta pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di portal Mustang303 Phnom Penh menjelaskan bahwa penggunaan pesawat charter dipilih untuk mempercepat proses repatriasi. Opsi ini dinilai lebih efektif dibandingkan penerbangan komersial yang sering terkendala jadwal dan kapasitas penumpang.
Fokus pada WNI Bermasalah dan Kelompok Rentan
Sebagian besar WNI yang akan dipulangkan merupakan pekerja migran nonprosedural yang terjerat berbagai persoalan, mulai dari penipuan kerja, eksploitasi tenaga kerja, hingga dugaan keterlibatan dalam praktik penipuan daring. Banyak dari mereka dilaporkan bekerja di sektor ilegal dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Pemerintah menegaskan bahwa prinsip utama dalam pemulangan ini adalah perlindungan WNI. Namun demikian, bagi WNI yang diduga terlibat tindak pidana, proses hukum tetap akan berjalan sesuai ketentuan setelah mereka tiba di Indonesia dan diserahkan kepada aparat berwenang.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Otoritas Kamboja
Persiapan pemulangan WNI ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta aparat penegak hukum terkait. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memastikan kelancaran proses administrasi.
KBRI Phnom Penh secara intensif melakukan pendataan dan verifikasi WNI, termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan, kondisi kesehatan, serta kesiapan logistik. Bagi WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap, akan diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Pemulangan Dilakukan Bertahap
Pemulangan WNI dari Kamboja direncanakan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada kelompok rentan seperti perempuan, korban kekerasan, serta mereka yang mengalami masalah kesehatan. Pemerintah juga memastikan adanya pendampingan lanjutan setibanya para WNI di Tanah Air.
Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa prosedur resmi. Penempatan kerja melalui jalur legal dan terdaftar dinilai penting untuk menghindari risiko eksploitasi.
Informasi tambahan dan tautan terkait dapat diakses melalui: Mustang303.