Presiden RI Dorong Reformasi Fiskal, Pengendalian Defisit APBN

 

LINTASWAKTU33 - Presiden Indonesia Prabowo Subianto meminta para pembantunya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk mendorong reformasi fiskal dan mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rapat terbatas di Jakarta pada Selasa malam.

"Dalam rapat intensif tersebut, kepala negara menerima laporan mengenai perkembangan pembahasan APBN yang sedang berlangsung di DPR," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Rabu.

Pembahasan APBN tersebut berlangsung setelah rapat tentang optimalisasi kawasan ekonomi khusus di Istana Kepresidenan.

Menurut Wijaya, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang komprehensif dan strategis kepada para menterinya untuk menjaga kekuatan fiskal Indonesia.

Ia menekankan pentingnya memastikan APBN berfungsi sebagai alat yang efektif untuk merangsang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden juga menegaskan kembali perlunya deregulasi—menyederhanakan aturan yang rumit atau tumpang tindih—untuk mendorong ekosistem yang lebih kondusif dan mendukung bagi ekspansi ekonomi yang berkelanjutan.
“Rapat tersebut juga membahas persiapan perumusan nota keuangan dan Rancangan APBN 2026, yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada bulan Agustus,” ujar Wijaya.

Secara terpisah, Menteri Indrawati membenarkan bahwa Presiden mengingatkannya untuk mengarahkan APBN guna mendanai program-program prioritas pemerintah.

“Bapak Presiden memberikan arahan yang jelas, mendesak kita untuk terus meningkatkan penerimaan negara dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk program-program krusial,” ujarnya kepada wartawan usai rapat.

Ia mencontohkan program-program seperti Program Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Kampung Merah Putih, dan proyek renovasi sekolah.

Terkait deregulasi, Menteri Keuangan mencatat bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap APBN.

“Dalam hal ini, beliau menginginkan regulasi yang lebih mendukung dunia usaha, investasi, dan perdagangan,” tambah Indrawati.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.


terbit :     24 july 
waktu baca :  3 menit 
penulis : @DIANA